Akurat Logo

Bukannya Dilindungi, Korban Perundungan di Bekasi Malah Dijatuhi Surat Peringatan Oleh Sekolah

Ayu Rachmaningtyas | 20 November 2026, 14:02 WIB
Bukannya Dilindungi, Korban Perundungan di Bekasi Malah Dijatuhi Surat Peringatan Oleh Sekolah
Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perundungan di sebuah SMA di Kota Bekasi. - Akurat.co/Ist

AKURAT.CO Seorang siswa SMA di Kota Bekasi mengalami luka robek di bagian wajah, hingga harus mendapat tiga jahitan, usai menjadi korban penganiayaan atau perundungan.

Ironisnya, alih-alih mendapat perlindungan penuh, korban justru dijatuhi surat peringatan (SP) oleh pihak sekolah.

​Insiden penganiayaan itu terjadi pada 21 September 2026 lalu. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, rekaman CCTV yang diperlihatkan sekolah menunjukkan adanya pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan wajah korban tanpa perlawanan.

​Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan tengah berproses hukum. Keluarga juga telah berkonsultasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bekasi guna mencari pendampingan.

​Namun, di tengah pemulihan, pihak sekolah justru menerbitkan SP untuk korban. Perlakuan administratif yang dinilai keluarga menyamakan korban dengan pelaku. Padahal, dokumen pemeriksaan medis mencatat korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, hingga tubuh melemah.

Baca Juga: Apa Itu Shadow Teacher? Istilah yang Viral usai Kasus Bullying Sekolah

​Tak hanya fisik, pemeriksaan psikologis, pada 30 Oktober 2026, juga mencatat adanya indikasi awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya kepercayaan diri korban untuk berinteraksi di sekolah. Konsentrasi belajarnya pun terganggu hingga terpaksa mengikuti ulangan pelajaran susulan.

Soroti Penerbitan SP Sepihak

​Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, mengkritik keras langkah sekolah yang menerbitkan SP tanpa proses mediasi dan klarifikasi menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa sekolah wajib memiliki prosedur standar (SOP) dalam penanganan kekerasan maupun perundungan yang diketahui seluruh orang tua murid.

"Biasanya penanganannya dilakukan internal antarsiswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orang tua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck. Sekolah tidak boleh serta merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak," jelasnya, kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia menekankan bahwa satuan pendidikan dilarang mengambil kebijakan sepihak yang berisiko memicu stigmatisasi terhadap anak. Terlebih mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 Ayat 1–10 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.