Akurat Logo

Lindungi Badak Jawa, Menteri LH Tolak Aktivitas Tambang di Perairan Ujung Kulon

Herry Supriyatna | 19 November 2026, 16:15 WIB
Lindungi Badak Jawa, Menteri LH Tolak Aktivitas Tambang di Perairan Ujung Kulon
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat.

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dievaluasi.

Langkah tersebut dinilai perlu untuk melindungi habitat Badak Jawa yang populasinya di alam liar diperkirakan kurang dari 50 individu.

Jumhur mengatakan, penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem.

"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," kata Jumhur saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka Hari Pohon Sedunia 2026 di Jakarta Mangrove, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Kamis (19/11/2026).

Menurut Jumhur, sejumlah penelitian menunjukkan Badak Jawa memiliki perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik.

Karena itu, upaya perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Ia menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.

Meski belum ada kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, Jumhur menilai potensi risiko tersebut harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

"Hal ini mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies Badak Jawa," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Jumhur mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia juga meminta agar bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang berdasarkan verifikasi ilmiah tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima dikeluarkan dari wilayah tersebut.

Jumhur menyebut, verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu dapat dilakukan bersama kementerian atau lembaga terkait.

Ia juga meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan hingga hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

"Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian atau lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Jumhur.

Kementerian Lingkungan Hidup, lanjut dia, siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegasnya.

Baca Juga: Temui Dasco di DPR, Menhan Tidak Bahas Cawapres

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.