Akurat Logo

Jawab Kebutuhan Warga Jakarta, DPRD Kawal Anggaran Infrastruktur 2027

Okto Rizki Alpino | 16 November 2026, 21:39 WIB
Jawab Kebutuhan Warga Jakarta, DPRD Kawal Anggaran Infrastruktur 2027
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta. - Foto: Humas DPRD DKI Jakarta

AKURAT.CO Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga memprioritaskan kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penyusunan APBD 2027.

Langkah ini diperlukan agar anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah serta menjawab persoalan warga.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses banyak berkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan dan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).

"Bina Marga ini cukup vital. Banyak sekali aspirasi masyarakat saat reses terkait jalan-jalan dan lingkungan," kata Yuke, pada Sabtu (14/11/2026).

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, Komisi D turut meminta Dinas Bina Marga memetakan kebutuhan infrastruktur secara terperinci. Pasalnya, alokasi yang tersedia dinilai belum mencukupi sejumlah kebutuhan, termasuk PJU dan jalan lingkungan yang cakupan pemenuhannya masih di bawah 30 persen.

Baca Juga: Tangani Sampah, Pemprov Jakarta Perlu Perkuat Kolaborasi dengan Komunitas dan Pelaku Usaha

Selain itu, Komisi D mendorong percepatan penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mengatasi kabel dan tiang utilitas yang semrawut.

Yuke meminta kejelasan skema penganggaran serta kerja sama dengan pihak ketiga dan asosiasi agar penataan jaringan dapat segera direalisasikan.

Perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), khususnya yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, PT KAI, maupun Jasa Marga. Menurutnya, penyediaan fasilitas penyeberangan tersebut penting untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Komisi D menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk memastikan fasilitas publik memperhatikan aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Jadi, ya kita sama-sama ikut bantu mengawasi semua pelaksanaan yang ada di Dinas Bina Marga," pungkas Yuke.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.