Miliki Konsesi di Kawasan Danau Toba, GMNI Minta Pemerintah Tutup PT Toba Pulp Lestari

AKURAT.CO, Paguyuban Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Sumatera Utara menyampaikan sikap tegasnya terkait PT. Toba Pulp Lestari.

Sikap tersebut tersimpulkan dalam diskusi padat yang berlangsung di jalan Kejaksaan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (25/8/2019).

Saurlin Siagian, salah seorang pengurus Paguyuban menyebut sikap tegas itu, yakni permintaan agar Pemerintah Indonesia segera menutup PT Toba Pulp Lestari. 

Permintaan ini menurut dia, menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali konsesi perusahaan yang ada disekitar danau Toba seluas 145.000 hektar. 

"Perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan Danau Toba adalah Toba Pulp Lestari. Pernyataan tersebut (pernyataan menarik kembali konsesi-red) diungkapkan Joko Widodo saat meninjau lahan pertanian bawang putih di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Rabu 31 Juli lalu," ungkap Saurlin.

Sebelumnya Saurlin mengatakan,  PT Toba Pulp sejak awal sudah keliru karena berada di hulu sungai Asahan. Menurut dia, hutan di kawasan Tapanuli yang sangat bagus telah habis ditebang dalam tiga puluh tahun terakhir. 

"Ekosistem air Danau Toba sangat tergantung kelestarian hutan di sekitarnya, sementara Danau Toba dikelilingi oleh konsesi TPL, yang merusak ekosistem airnya," kata pemerhati lingkungan ini.

Pengurus Paguyuban, yang juga Anggota Dewan Pakar PA GMNI Pusat, Prof. Hiras Tobing, mengungkapkan, PT Toba Pulp sudah terlalu lama merusak lingkungan dan budaya di kawasan Danau Toba dan Tapanuli. 

"Termasuk menindas sektor kehidupan rakyat banyak, oleh karena itu sudah saatnya untuk dihentikan. Kultur setempat yang gotong royong, berdamai dengan alam, telah diganggu oleh hadirnya perusahaan yang memiliki konsesi seluas 188,000 hektar tersebut," katanya.

Senada dengan Profesor Hiras, Drs. Dirja Sebayang menyampaikan pengalamannya sejak tahun 70-an sebagai pecinta alam. Dia mengaku sudah menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan dari satu dekade ke dekade berikutnya.

"Kondisi hutan dan Danau Toba semakin hancur karena ulah penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL," ungkapnya.

Sementara kordinator Paguyuban, Maranata Tarigan, menyambut baik penetapan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis prioritas wisata nasional. Namun dia menyanyangkan bahwa perusak lingkungan utamanya TPL belum dikoreksi oleh pemerintah Pusat.

"Seharusnya perusahaan ini ditutup untuk melancarkan agenda nasional Jokowi, menjadikan kawasan danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas. PA GMNI juga sepakat dengan pernyataan Menko Maritim, Luhut Panjaitan, pada suatu kesempatan, bahwa konsesi TPL akan terus dikurangi secara bertahap," ujar Maranatha.[]