Wakil Ketua Komisi VII DPR: Pengembangan Kawasan Industri Batang Butuh Koordinasi Lintas Sektor

AKURAT.CO Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah membutuhkan koordinasi lintas sektor dari kementerian dan lembaga.

BIP ternyata dihadapkan pada banyak persoalan yang membelitnya sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mengemukakan, persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga dan pemda.

Baca Juga: Dorong Pembukaan dan Pemulihan Situs Kota Kapur, Anggota Komisi X DPR: Pentingnya Pelestarian Warisan Sejarah

Dia mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi BIP, saat Direktur Utama Batang Industrial Park, Wihardi Hosen, mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir berkunjung ke BIP.

"Kita di sini sebenarnya shopping permasalahan yang ada. Enggak tahunya kita kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri. Ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada," jelas Evita, pada Kamis (27/11/2025).

Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP di antaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD) sampai masalah akses air bersih.

Baca Juga: DPR Pertegas Komitmen Implementasikan Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan

Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antarkementerian/lembaga menjadi sorotan dalam pengembangan BIP.

"Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.