Evaluasi Menyeluruh, Komisi I DPR Minta TNI Transparan Usai Tragedi Ledakan Amunisi di Garut

AKURAT.CO Insiden ledakan bahan peledak kedaluwarsa di Garut Selatan, Kabupaten Garut, yang menewaskan 13 orang, termasuk empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil, mendapat sorotan serius dari Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi, khususnya dalam aspek pengamanan lokasi dan keterlibatan masyarakat sipil.

“Setiap kejadian luar biasa seperti ini harus menjadi ruang introspeksi. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki sistem, memastikan keselamatan maksimal bagi personel militer maupun masyarakat sipil,” kata Abraham, Senin (12/5/2025).

Ia mendesak TNI untuk bersikap terbuka dan transparan dalam investigasi insiden ini, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

Sebagai langkah konkret, Abraham menyatakan akan mengusulkan pembahasan khusus di Komisi I DPR bersama TNI dan Kementerian Pertahanan.

Tujuannya, memperkuat protokol keamanan dalam setiap operasi yang melibatkan bahan berbahaya.

Baca Juga: Tragedi Ledakan di Garut: 13 Tewas Saat Pemusnahan Amunisi TNI, Mayoritas Warga Sipil

"Kami akan dorong ada perbaikan sistemik. SOP pemusnahan amunisi harus diperbarui, pengamanan area harus diperketat, dan keterlibatan warga sipil harus diminimalisir," tegasnya.

Abraham juga mengingatkan, tugas TNI menjaga kedaulatan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan penuh terhadap keselamatan warga.

Ia mengajak semua pihak menjadikan insiden ini sebagai momentum memperbaiki sistem keamanan nasional, tanpa mengurangi rasa hormat kepada TNI.

"Kami menghormati dedikasi TNI. Tapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Abraham menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya para prajurit dan warga sipil dalam tragedi ledakan tersebut.

"Ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi duka nasional. Semoga kejadian ini jadi titik balik untuk memperbaiki seluruh prosedur keselamatan di lingkungan militer," tutupnya.

Baca Juga: Pemprov Gandeng Polda Metro Jaya Berantas Premanisme di Jakarta