Dianggap Rendahkan Perempuan, Slogan 'Pilih yang Cantik' di Pilkada Maluku Utara Tuai Kritik

AKURAT.CO Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek sekaligus kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Inggrid Nola, melayangkan kritik tajam terhadap slogan kampanye 'Pilih yang Cantik' yang digunakan salah satu pasangan calon (Paslon 4) di Pilkada Maluku Utara.

Ia menyebut, slogan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga mencerminkan kemunduran dalam pendidikan politik Indonesia.

“Berabad-abad, standar kecantikan telah dikonstruksi oleh patriarki untuk menekan perempuan agar memenuhi ekspektasi kecantikan yang sempit. Kini, ketika kita sedang mendorong kesadaran kecantikan yang lebih inklusif, justru ada kampanye politik yang mengedepankan standar kecantikan palsu,” ujar Inggrid kepada awak media, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga: Akademisi Universitas Mataram: UPLAND Serius Garap Teknologi UPPO-Biogas

Inggrid mengkritisi bagaimana standar kecantikan seperti tubuh langsing, kulit cerah, rambut panjang, dan wajah tanpa cela, menciptakan hierarki yang memarjinalkan perempuan yang tidak memenuhi citra ideal tersebut.

Ia menegaskan, standar ini tidak hanya digunakan sebagai alat kapitalisme melalui media, tetapi kini juga merambah ke ranah politik.

“Kampanye seperti ini adalah pendisiplinan tubuh perempuan yang membahayakan demokrasi. Partai politik memanfaatkan wajah dan sensualitas perempuan untuk mendulang suara, bukan mencari kader perempuan yang ideologis dan cakap,” tegas Inggrid.

Ia menilai praktik semacam ini sebagai bentuk kemunduran politik, terutama di tengah persoalan kompleks yang dihadapi Maluku Utara seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Prabowo dan Presiden Prancis Bertemu di Sela KTT G20, Tingkatkan Kerja Sama Dua Negara

Menurut Inggrid, kampanye politik yang mengandalkan slogan seperti 'Pilih yang Cantik' mencerminkan politik yang minim gagasan.

Ia juga menyebut seksualisasi tubuh perempuan dalam kampanye sebagai bentuk politisasi yang merusak demokrasi.

“Standar kecantikan yang dipromosikan ini hanyalah alat kontrol kapitalisme dan patriarki. Tubuh perempuan dimanipulasi untuk meraih suara tanpa memberikan pendidikan politik yang substansial kepada masyarakat,” ujarnya.

Inggrid menegaskan l, politik seharusnya menjadi ruang perjuangan gagasan dan solusi, bukan panggung kontes kecantikan.

Normalisasi seksualisasi tubuh perempuan, menurutnya, hanya akan melanggengkan ketimpangan gender dan memperburuk representasi perempuan dalam politik.

Sebagai aktivis perempuan, Inggrid menyerukan kepada partai politik untuk menghentikan praktik seksualisasi tubuh perempuan dalam kampanye dan mulai mengedepankan kaderisasi berbasis ideologi dan gagasan.

“Maluku Utara tidak membutuhkan pemimpin yang hanya menonjolkan penampilan, tetapi sosok yang membawa visi besar untuk masyarakat. Kita harus melawan normalisasi ini dan membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan dalam politik adalah subjek perjuangan, bukan objek eksploitasi,” jelasnya.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah alat transformasi sosial. “Saat tubuh perempuan dijadikan alat untuk mendulang suara, kita telah kehilangan arah dalam membangun demokrasi yang bermartabat,” tegasnya.

Dengan kritik ini, Inggrid berharap praktik kampanye seperti ini segera dihentikan demi terciptanya politik yang lebih berintegritas dan menghormati hak serta martabat perempuan.