Perekonomian Bangka Belitung Terpuruk Akibat Kasus Korupsi Timah, Ribuan Pekerja Terkena PHK

AKURAT.CO Perekonomian Provinsi Bangka Belitung mengalami kemerosotan akibat kasus korupsi yang melibatkan sektor timah, di mana Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita aset smelter, membuat banyak masyarakat tidak bisa menjual hasil tambangnya.
Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun drastis karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk berbelanja, sehingga sektor ritel sebagai penanda daya beli juga mengalami penurunan tajam.
"Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya," ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/10/2024).
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah lain yang mengandalkan sumber daya alam, seperti Kalimantan yang ekonominya bergantung pada batu bara dan Makassar yang bergantung pada hasil panen kopi dan pala.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bangka Belitung, Elius Gani, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang terkait dengan pemilik smelter timah telah ditutup dan rekeningnya diblokir.
Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan membayar hak-hak karyawan, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
"Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini jumlahnya melonjak menjadi 1.527 orang yang terkena PHK, sebagai akibat dari penutupan smelter dan perusahaan terkait lainnya," jelas Elius Gani.
Ekonomi Bangka Belitung pada triwulan II-2024 tumbuh sebesar 1,03 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jauh melambat dibandingkan dengan triwulan II-2023 yang mencapai 5,13 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja di sektor ini semakin terbatas akibat penurunan kinerja ekonomi.
Elius menambahkan, total ada 14 usaha yang ditutup, terdiri dari enam smelter dan delapan perusahaan lain yang terkait, yang mengakibatkan sebanyak 1.372 orang kehilangan pekerjaan.
Para pelaku usaha menilai pentingnya perbaikan tata kelola timah untuk mendorong kepastian dalam industri ini.
Ketua Harian Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra, mengatakan, penurunan kinerja ekspor selain disebabkan oleh penanganan kasus korupsi timah juga disebabkan oleh rendahnya realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Baca Juga: Menikah Tanpa Restu Orang Tua, Sahkah menurut Hukum Islam?
"Penurunan ekspor timah juga disebabkan oleh sedikitnya RKAB yang disetujui. Akibatnya, ekonomi Bangka Belitung pun melambat. Sekitar 80 persen ekspor Bangka Belitung berasal dari timah, dan 60 persen ekonomi daerah ini digerakkan oleh perdagangan timah," ujar Eka Mulya Putra.
Dengan kondisi ini, para pelaku usaha berharap ada langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga timah, sehingga memberikan kepastian bagi para penambang dan mendorong perekonomian Bangka Belitung keluar dari keterpurukan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 2Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha 13 Oktober 2026: Siapa yang Diunggulkan?
- 7Zelensky: Jika Trump dan Putin Menginginkan Pemilu di Ukraina, Syaratnya Gencatan Senjata 60 Hari
- 8Harimau Siberia Tewaskan Pengunjung di Inggris, Berakhir Disuntik Mati?
- 9Kata Gibran Terkait Survei Celios: Kritik Harus Dijawab dengan Kerja Lebih Baik
- 10KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini








