Skandal Dokumen Palsu Naturalisasi, Koalisi Oposisi Malaysia: Ini Bukan Masalah Teknis, Tapi Penipuan Disengaja!

AKURAT.CO Koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN) mendesak pemerintah Malaysia membentuk Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) untuk mengusut dugaan penipuan dokumen pemain sepak bola naturalisasi yang melibatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

Desakan ini muncul setelah FIFA merilis laporan setebal 19 halaman yang menemukan adanya manipulasi data kewarganegaraan beberapa pemain kelahiran luar negeri. Dalam laporan tersebut, sejumlah pemain diduga memperoleh status warga negara Malaysia dengan menggunakan akta kelahiran leluhur palsu.

FIFA Ungkap Pemalsuan Data Kelahiran Pemain

FIFA menyebut bahwa dokumen naturalisasi tersebut memuat data kelahiran yang telah diubah. Beberapa pemain asal Spanyol, Argentina, Brasil, dan Belanda tercatat memiliki tempat lahir baru di negara bagian Malaysia seperti Penang, Melaka, Johor, dan Sarawak.

Selain itu, laporan tersebut juga menemukan bahwa Departemen Registrasi Nasional (JPN) tidak menerima dokumen asli dari pemain, melainkan hanya salinan berdasarkan informasi sekunder.
Setidaknya tujuh pemain kelahiran luar negeri dikonfirmasi menjadi warga negara Malaysia melalui dokumen yang diduga palsu, dan dua di antaranya bahkan sempat mencetak gol dalam pertandingan resmi tim nasional.

PN: Ini Bukan Kesalahan Teknis, Tapi Penipuan Disengaja

Ketua Whip PN, Datuk Seri Takiyuddin Hassan, menilai kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi merupakan bentuk penipuan yang disengaja.

“Ini bukan kesalahan teknis, melainkan tindakan penipuan yang mencoreng integritas dan reputasi Malaysia dalam urusan internasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Takiyuddin menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk FAM dan lembaga pemerintah terkait.

PN Minta Pemerintah Tindak Tegas FAM dan Lembaga Terkait
PN meminta agar RCI dibentuk segera untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan verifikasi dokumen palsu tersebut.

“Peran JPN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu diperiksa. Kemungkinan adanya unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau campur tangan politik tidak bisa diabaikan,” kata Takiyuddin.

PN juga menyinggung pernyataan FAM pada Juni lalu yang mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas dukungan dalam proses dokumentasi pemain “warisan baru”. Menurut Takiyuddin, hal itu memperkuat kebutuhan untuk menelusuri rantai tanggung jawab dari kasus ini secara terbuka.

Skandal Dokumen Palsu Naturalisasi Coreng Malaysia 

Menurut PN, skandal naturalisasi pemain Malaysia ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dokumen, baik di FAM maupun di lembaga pemerintah. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mencoreng nama baik Malaysia di kancah sepak bola internasional.

“Kasus ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga soal kredibilitas negara. Malaysia harus memastikan proses naturalisasi dilakukan secara sah dan transparan,” tegas Takiyuddin.

PN menegaskan, pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga reputasi Malaysia di mata dunia olahraga.