Biden Mulai Pening Soal Pemotongan Tarif Impor China

AKURAT.CO, Presiden AS Joe Biden masih mencari opsi apakah akan memotong tarif impor China untuk mengurangi inflasi yang disebabkan karena permintaan industri untuk mempertahankan bea masuk meningkat. Hal itu disebut langsung oleh Gedung Putih pada Selasa (5/7/2022).

Setidaknya terdapat 400 permintaan untuk mempertahankan tarif pada barang-barang China telah diajukan ke kantor Perwakilan Dagang AS yang membuat Biden pening.

Dari permintaan tersebut terdapat komite yang terdiri dari 24 serikat pekerja dari AFL-CIO hingga Asosiasi Pilot Jalur Udara, yang telah meminta agar semua tarif "Bagian 301" yang dikenakan oleh mantan Presiden Donald Trump berlanjut, mencakup sekitar US$370 miliar dalam impor China.

Jika dia secara substansial menghapus tarif, Biden harus memunggungi konstituen utama.  Dia menggambarkan dirinya sebagai presiden paling pro-buruh yang pernah ada, sangat bergantung pada serikat pekerja untuk mendukung kemenangan pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum Partai Demokrat pada tahun 2020.

Setelah berminggu-minggu musyawarah dalam pemerintahan mengenai pemotongan tarif sebagai cara untuk meredakan inflasi yang tinggi, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan tim Biden masih mempertimbangkan untuk berbagai strategi yang ada.

"Ada banyak elemen berbeda dalam hal ini, terutama karena pemerintahan sebelumnya memberlakukan tarif ini dengan cara yang serampangan, dengan cara yang tidak strategis," kata Jean-Pierre.  

Jean-Pierre juga mengatakan mereka akan memastikan agar bisa memiliki pendekatan yang dekat, sesuai dengan yang diketahui oleh tim dari Biden.

"Jadi kami ingin memastikan bahwa kami memiliki pendekatan yang tepat. Dan sekali lagi, timnya (presiden Biden) berbicara, mencari tahu, dan mereka membicarakan ini," jelasnya.

Jean-Pierre pun juga menolak untuk memberikan timeline untuk keputusan Biden untuk berbicara kepada Presiden Xi Jinping, yang mana hal tersebut belum dijadwalkan.

Masalah tarif juga sebelumnya sempat dibahas ketika adanya konferensi virtual antara Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Wakil Perdana Menteri Liu He pada Senin kemarin.

Akan tetapi dalam pertemuan virtual tersebut pernyataan Departemen Keuangan tidak menyebutkan tugas dan fokus pada tantangan ekonomi yang lebih luas dan sanksi Rusia.