Bappenas Genjot Pengembangan Padi Hibrida

Upaya ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI, Frans BM Dabukke, menyebut pengembangan padi hibrida bukanlah hal baru di Indonesia. 

 

Dirinya mengungkapkan bahwa gagasan ini sudah mulai dirintis sejak tahun 2003 melalui studi langsung ke China, negara yang dikenal sukses mengembangkan varietas padi hibrida. Namun, hingga kini, pertumbuhan padi hibrida di tingkat petani masih terbilang lambat.

“Saya ingat waktu tahun 2003, pertama sekali keinginan untuk mengembangkan padi hibrida. Dari kami kunjungi ke China, sumbernya gitu, tapi memang sampai sekarang pertumbuhannya masih agak lambat. Tetapi ada potensi untuk itu,” ujar Frans di Subang, Jawa Barat, Minggu(5/10/2025).

 

Baca Juga: Jadi Alternatif Genjot Produktivitas Beras, Penggunaan Padi Hibrida Masih Sulit Diterapkan!

Menurut Frans, salah satu tantangan utama dalam pengembangan padi hibrida adalah menjaga keberlanjutan minat petani untuk menanam dan memproduksi secara konsisten. 

 

Banyak petani yang masih menganggap padi hibrida sebatas proyek uji coba, bukan sebagai alternatif jangka panjang yang bisa diandalkan. Padahal, bila dikembangkan secara serius, padi hibrida dapat memberikan hasil panen yang jauh lebih tinggi dibanding varietas konvensional.

Untuk mengatasi hal tersebut, Frans menilai perlunya strategi “mixing” dalam penerapan padi hibrida. Pendekatan ini bertujuan agar varietas hibrida dapat dikombinasikan dengan varietas lokal sebagai langkah awal sebelum menjadi varietas unggulan nasional. 

 

Dirinya menegaskan bahwa adaptasi bertahap penting dilakukan agar petani tidak kehilangan minat akibat perbedaan rasa atau karakteristik beras yang belum sesuai dengan pasar.

“Memang tantangan terbesar itu kan nanti rasanya. Tapi pelan-pelan kalau sudah ada minat untuk memproduksi dan menanam, sementara bisa dimixinglah, untuk dicampur, bukan dioplos ya. Tapi ke depan harapan kami rasanya juga dapat diperbaiki,” kata Frans.

Dirinya menambahkan, pemerintah melalui Bappenas bersama kementerian terkait perlu fokus tidak hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada perbaikan kualitas beras hasil panen. 

 

Saat ini, padi hibrida dikenal mampu menghasilkan panen hingga 10 ton per hektare, dua kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata hasil padi biasa. Namun, kualitas beras kerap menurun karena tingkat pecah yang tinggi saat proses penggilingan.

Masalah tersebut berdampak langsung terhadap rantai pasok dan harga jual di tingkat petani. Meskipun gabah kering panen (GKP) yang dihasilkan tergolong baik, beras dengan tingkat pecah 20–30% sulit diterima pasar dengan harga kompetitif. 

 

Kondisi ini menyebabkan petani kesulitan menjual hasil panennya dan membuat pengepul enggan membeli dalam jumlah besar.

“Karena produktivitasnya tinggi bisa 10 ton per hektare, tapi kalau begitu digiling pecahannya 20-30 persen, ya nanti petaninya juga susah menjualnya. Jadi pengepulnya juga susah nanti belinya gitu,” jelas Frans.

Frans menilai bahwa peningkatan kualitas beras menjadi kunci agar padi hibrida dapat berkembang pesat dan diterima luas oleh masyarakat. 

 

Bila kualitas beras dari padi hibrida dapat ditingkatkan, maka bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga nilai jual dan pendapatan petani. Hal ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.

“Jadi GKP-nya bagus, kemudian kualitas berasnya juga harus bagus. Itu tantangan untuk berikutnya, dan kalau itu bisa dipenuhi, tentu perkembangan padi hibrida harapan kami bisa berlipat-lipat,” tegasnya.