Kejaksaan Serahkan 221 Ribu Hektar Lahan Sawit Hasil Sitaan Duta Palma ke BUMN

AKURAT.CO Kejaksaan Agung RI (Kejagung) resmi menyerahkan lahan sawit seluas 221 ribu hektare kepada Kementerian Badan Usaha (BUMN) sebagai bagian dari optimalisasi lahan untuk ketahahn pangan dan energi nasional.
Nantinya, lahan yang disita dari kasus korupsi PT Duta Palma itu akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah mengungkapkan dari 9 perusahaan tersangka yang tergabung dalam PT Duta Palma Group itu terdapat 37 bidang tanah dan bangunan mencakup perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah Indonesia.
Ia merincikan, dari 9 korporasi tersebut, 7 bidang tanah seluas 43.824,52 hektar ada di Provinsi Riau, tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Kampar. (Sementara) 21 bidang tanah perkebunan sawit lainnya seluas 137.626,01 hektar ini tersebar di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Bengkayang dan Sambas.
"Barang bukti ini menjadi instrumen yang penting tidak saja di proses penegakan hukum, tetapi ini menyangkut implikasi yang begitu banyak," jelasnya dalam acara Konferensi Pers Penyerahan 221 Ribu Hektar Lahan Sawit untuk Ketahanan Energi yang dilakukan di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Baca Juga: Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Lengkap dengan Persyaratannya
Diakui Febri, pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengelola barang bukti. Sementara pihaknya ingin bisnis ini harus tetap berjalan lantaran terdapat tenaga kerja yang cukup banyak, hingga kontrak-kontrak hak dan kewajiban dalam kualifikasi bisnis yang tidak harus terputus.
"Oleh karena itu, Kejaksaan sejak awal sudah memohon kepada Kementerian BUMN, kiranya dapat ini dikelola. Nah bagaimana teknisnya, itu nanti dibahas kembali oleh Tim Teknis," urainya.
Febri memastikan bahwa kondisi barang bukti yang diserahkan ini dalam keadaan baik dan merupakan hasil dari koordinasi serta upaya serius pihaknya yang juga didukung oleh kementerian terkait, pihak-pihak terkait, termasuk dari Satgas Penertipan Kawasan Hutan.
"Pengalaman kita di barang bukti sawit, ini yang kita khawatirkan ketika manajemennya tidak mengendalikan dengan baik, bisa juga akhirnya bergeser menjadi konflik sosial yang kita tidak inginkan," imbuhnya.
Febrie berharap, aset ini dapat dikelola dengan baik oleh Agrinas sehingga produktivitas lahan tetap berjalan seperti sedia kala dan memberikan manfaat ekonomi terutama untuk masyarakat setempat.
"Kejaksaan sebagai penegak hukum tentunya menginginkan kebun ini dirawat dan dikelola dengan ahli-ahlinya yang kita lihat cukup lengkap di Agrinas, tidak terlepas nanti dari kendali dan bimbingan kementerian BUMN," tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla









