Koalisi Gemuk Dikhawatirkan Bikin Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadi Tak Efektif

AKURAT.CO Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengingatkan, betapa pentingnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk kabinet yang efektif.

Sebab, efektivitas tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini masih berada di ranking kedua terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Padahal, institusi dan tata kelola yang baik dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Efektivitas pemerintahan juga secara signifikan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, susunan kabinet akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahan akan dijalankan," kata Andry dalam diskusi bertajuk "Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif", Rabu (1/5/2024).

Baca Juga: Prabowo-Gibran Diusung Koalisi Gemuk, Indef Ingatkan Bahaya Politik Demagog

Menurut Andry, tidak efektifnya tata kelola pemerintahan saat ini menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan stagnan selama bertahun-tahun.

"Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun belakangan ini terus mengalami stagnasi, bisa jadi salah satu alasannya karena minimnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Efektifitas menjadi sorotan karena Andry memprediksi bahwa Prabowo-Gibran akan membentuk kabinet yang gemuk.

Mengingat, Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Gelora, PBB, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima.

Apalagi, belakangan Prabowo juga terus berupaya merangkul pihak-pihak yang kalah dan berpotensi postur koalisi akan ditambah oleh PKB dan Partai NasDem.

Baca Juga: Emrus: Koalisi 03 Lebih Ideal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Koalisi 01 Terlalu Bersebrangan

"Dukungan koalisi yang besar juga otomatis akan menciptakan kabinet yang besar dan karenanya, membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar," ujarnya.

Meskipun koalisi besar dapat memuluskan jalannya program-program pemerintah, namun Andry mengingatkan bahwa koalisi besar juga bisa merusak fungsi pengawasan di lembaga legislatif.

"Kabinet koalisi yang besar, memang akan menguntungkan bagi presiden terpilih untuk memperlancar program-programnya. Tetapi itu juga indikasi akan lumpuhnya check and balance di parlemen," pungkasnya.