Pilkada Serentak 2024 Tetap Dilipih Secara Langsung, Guspardi: Tak Jamin Juga Bersih Money Politik

AKURAT.CO, Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD hal yang lumrah. Tetapi gagasan itu harus dibahas lebih mendalam secara komprehensif dan melibatkan para pakar.

"Akademisi, kelompok pemerhati pemilu dan elemen masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Kemudian baru bisa diambil kesimpulan yang sifatnya solutif," kata anggota Baleg DPR RI dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10/2022).

"Jangan sampai pula ruang diskusi tentang itu ditutup," sambungnya.

Guspardi menyatakan, sejauh ini komisi II belum punya rencana untuk menghidupkan kembali Pilkada lewat partisiapsi DPRD.

"Kami pastikan tidak dibahas di Komisi II DPR RI tidak akan mungkin ada perubahan dalam Pilkada serentak 2024 menjadi pemilihan lewat DPRD, dan sudah tidak akan diutak-atik kembali," tegasnya.

Guspardi menjelaskan, Pilkada langsung adalah amanat dan buah reformasi dengan mengubah sistem pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) maupun Pilkada menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dan ini juga merupakan jawaban dari berbagai masalah yang ada pada saat kepala daerah dipilih DPRD.

"Kemudian untuk mendekatkan dengan rakyat dan menghindari praktik transaksional (dagang sapi) yang banyak terjadi dalam pemilihan di DPRD," ujar politisi PAN itu.

Selain itu Guspardi menambahkan, tidak ada jaminan juga Pilkada lewat DPRD akan bersih dari money politik dan malah dikhawatirkan akan menghidupkan kembali politik transaksional. 

"Jika sistem Pilkada langsung dianggap masih ada kelemahan, harusnya di lakukan perbaikan dan penyempurnaan. Bukan malah set back kebelakang seperti masa lampau dengan sistim pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD," terangnya.

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD kembali hidup. Perdebatan wacana pilkada tak langsung ini sudah berjalan cukup lama. Kini, wacana pilkada lewat DPRD itu kembali mencuat dalam pertemuan pimpinan MPR RI dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Bamsoet mengatakan pembahasan tentang evaluasi sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih lewat DPRD itu baru sebatas diskusi bersama Dewan Pertimbangan Presiden.[]