Mardani Minta MK Pertimbangkan Pentingnya Penataan Sistem Pemilu Serentak

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Menghormati putusan yang MK keluarkan," kata Mardani dalam cuitannya diakun twitter @MardaniAliSera, Kamis (25/11/2021).

Namun, dia berharap MK dalam membuat keputusan mempertimbangkan pentingnya penataan sistem pemilu, khususnya keserentakan.

"Mengingat ada banyak kualitas yang dikorbankan," ujarnya.

Diketahui, gugatan itu dilayangkan empat orang mantan petugas KPPS Pemilu 2019. MK menolak seluruh gugatan dari para pemohon. Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu sesuai dengan amanat konstitusi.

Oleh karenanya, MK menilai dalil dari pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang yang digelar virtual, Rabu (24/11/2021).

Dengan putusan itu, keserentakan pemilu tetap berjalan seperti yang pernah diterapkan pada Pemilu 2019. Pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota digelar dalam satu waktu.

Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah menilai terkait beban kerja yang berlebihan sebagaimana didalilkan oleh pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilu yang berkaitan dengan teknis dan tata kelola pemilu.

Sehingga MK menilai, apapun pilihan model keserentakan yang dipilih akan bergantung kepada manajemen pemilu. Desain pemilu tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara.[]