Pandji Pragiwaksono Kritik PBNU Terima Tambang, Yenny Wahid Memakluminya

AKURAT.CO Komika Pandji Pragiwaksono menuai polemik usai materi stand up comedy bertajuk Mens Rea menyinggung keputusan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPIS PBNU) Yenny Wahid menilai kritik tersebut sebagai konsekuensi yang wajar dari sebuah keputusan publik.

Pandji sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh dua kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan tuduhan penghasutan dan penistaan agama terkait materi Mens Rea yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, pada Agustus 2025 dan ditayangkan di platform Netflix sejak 27 Desember 2025.

Yenny Wahid menjelaskan, PBNU menyikapi polemik ini dari beberapa sisi. Salah satunya terkait substansi kritik yang disampaikan Pandji dalam materi komedinya.

“Ya, jadi materi pelaporannya sendiri yang dikatakan, tadi ada macam-macam soal bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan lain sebagainya,” ujar Yenny dalam salah satu program TV swasta, Minggu (11/1/2026).

Menurut Yenny, kritik terhadap keputusan NU dan Muhammadiyah menerima konsesi tambang merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Ia menilai, kritik tersebut tidak hanya datang dari Pandji, tetapi juga dari sebagian masyarakat luas.

“Itu kenyataan ya, bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Pandji. Bukan Pandji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu,” kata Yenny.

Ia menegaskan, keputusan organisasi yang bersifat strategis memang membawa konsekuensi, termasuk munculnya kritik di ruang publik.

“Jadi ini sudah menjadi, buat saya pribadi, konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang. Ya, jadi ya dihadapi dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yenny berpandangan bahwa kritik semacam itu tidak semestinya ditanggapi dengan pendekatan kriminalisasi. Ia menekankan pentingnya ruang dialog dan refleksi dalam menyikapi perbedaan pandangan, terlebih NU tengah berada dalam sorotan publik atas sejumlah keputusan strategis yang diambil.

Polemik ini terus bergulir seiring proses hukum yang berjalan, sementara pernyataan Yenny Wahid dinilai mencerminkan sikap sebagian kalangan di internal PBNU yang memandang kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan tanggung jawab publik.