Pemerintah Dorong Pola Hidup Rendah Emisi Lewat Transportasi Publik

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya perubahan pola hidup dalam konteks krisis iklim global.

Ia mengingatkan bahwa istilah global warming kini bergeser menjadi global boiling atau “pendidihan global,” sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal PBB.

Bima mendorong masyarakat membangun pola hidup rendah emisi sebagai upaya menanggulangi polusi dan pemanasan global.

Berdasarkan datanya, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas, serta pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Sektor transportasi menempati urutan keempat, namun karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurut Bima, transportasi yang nyaman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan terjangkau tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Irma Chaniago Kritik BGN: SDM Program MBG Banyak Tak Sesuai Keahlian

“Berdasarkan data BPS 2018, pengeluaran masyarakat untuk transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup, melebihi rekomendasi Bank Dunia yang maksimal 10 persen. Transportasi publik yang ramah lingkungan itu sebetulnya juga untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Ia membagikan pengalamannya semasa menjabat Wali Kota Bogor, ketika menginisiasi kebijakan sehari tanpa kendaraan bermotor dan kampanye bersepeda.

Menurutnya, perubahan kebiasaan publik memerlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat serta harus dibangun secara sistemik.

“Saya berharap kalian menjadi aktor-aktor yang mengkampanyekan penggunaan transportasi publik,” ujarnya.

Bima juga menekankan pentingnya transformasi transportasi melalui integrasi aktor (pengguna), struktur (sistem), dan kultur (budaya).

Infrastruktur menjadi kunci membangun budaya baru, seperti kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum.

“Saya percaya membangun kultur itu dengan cara membangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun, maka kultur akan terbentuk,” ujarnya.

Sebagai contoh, Bima memaparkan transformasi angkot di Bogor melalui pendekatan kelembagaan: mengorganisir pemilik angkot menjadi badan hukum, mengatur standar layanan, dan merancang sistem operasional yang lebih dapat diprediksi.

Baca Juga: Minim SPPG Higienis, PDIP Usul Dapur MBG Langsung di Sekolah

Dari proses ini lahir cikal bakal layanan terintegrasi, Trans Pakuan, yang menjadi “Trans Jakarta-nya Bogor.”

Wamendagri juga menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari transportasi publik yang baik.

Selain mengurangi emisi karbon, transportasi publik memperluas jaringan sosial, meningkatkan empati, dan membuka peluang pertemuan antarwarga.

“Kita bukan hanya menambah sensibilitas dan empati, tapi juga membangun networking, jaringan, dan lain-lain,” tegasnya.