Prabowo Teken Inpres Atasi Permasalahan di Pulau Enggano

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi presiden (inpres) yang mendorong percepatan pembangunan di Pulau Enggano, yang merupakan salah satu pulau terluar di Provinsi Bengkulu.

Dalam proses penandatangan tersebut, Presiden Prabowo di dampingi oleh Sekretaris Pribadi dari Bengkulu Agung Surahman, Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Sekarang ini saya tanda tangan inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim," ucap Prabowo dalam tayangan video, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Bahas Krisis Pulau Enggano, Terisolasi Akibat Pendangkalan

Melalui inpres ini, Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan di pulau Enggano. Dia pun berharap, masyarakat di Pulau Enggano juga memiliki semangat yang sama.

"Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano," ungkap Prabowo.

Sebelumnya, kondisi perekonomian di Pulau Enggano, Bengkulu, saat ini tengah berada di titik kritis akibat terhentinya distribusi hasil bumi sejak Maret 2025. Hal ini dipicu oleh pendangkalan ekstrem di Pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan kapal tidak bisa bersandar secara normal.

Akibatnya, pengiriman hasil pertanian dan perikanan dari Pulau Enggano ke daratan Sumatra maupun wilayah lainnya mengalami kelumpuhan total.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, turut mengakui bahwa situasi logistik di Pulau Enggano berada dalam kondisi darurat. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional listrik di pulau tersebut kini hanya cukup untuk 17 hari ke depan.

"BBM kami hanya bisa bertahan sampai 17 hari lagi. Sementara itu, distribusi kebutuhan pokok masih bergantung pada kapal nelayan," jelas Arie saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Baca Juga: Miris, Krisis Transportasi di Pelabuhan Pulau Baai, Masyarakat Adat Enggano Rugi Rp2 Miliar per Bulan

Dalam keadaan darurat seperti ini, mobilitas warga pun sangat terbatas. Pemerintah mengandalkan sistem ship to ship melalui kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry, dengan bantuan dari TNI AL dan Basarnas.

Di sisi lain, transportasi udara masih berjalan seperti biasa, meskipun tidak mampu menggantikan volume distribusi laut secara menyeluruh.

Arie menambahkan bahwa uji coba alur baru hasil pengerukan Pelabuhan Pulau Baai dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan distribusi logistik dan pengiriman hasil bumi dari Pulau Enggano bisa kembali berjalan normal.