Hapus Outsourcing, Prabowo Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan menjadi jembatan antara buruh dengan pemerintah mengenai situasi terkait tenaga kerja di lapangan.

"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana undang-undang yang enggak beres dan enggak melindungi, mana regulasi yang enggak bener dan segera akan kita perbaiki," kata Prabowo di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

Baca Juga: Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR, Serukan Krisis Tenaga Kerja hingga PHK Karyawan

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menjaga agar para pekerja Indonesia tidak di PHK seenaknya. 

"Kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara akan turun tangan," ujarnya. 

Prabowo mengatakan, pemerintah juga akan mendukung pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga tuntas.

Kemudian, pemerintah juga berencana untuk mendorong pembentukan Undang-Undang untuk para pekerja di laut. 
Pemerintah juga mendorong agar sistem outsourcing bisa dihapus secepatnya. 

"Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional bagaimana caranya secepet cepetnya menghapus outsourcing," ungkapnya.