Sedang Tidak Sehat, DPR Papua Minta Lukas Enembe Diperlakukan Manusiawi

AKURAT.CO, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John NR Gobai menyampaikan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang membutuhkan perawatan sehingga belum bisa penuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Aspirasi itu, kata John sejatinya datang dari Koalisi Masyarakat Papua yang mereka terima. Dia mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe membutuhkan perawatan akibat sakit yang dideritanya. Terutama setelah penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi dengan total Rp 560 milyar. 

Menurut dia, Komnas HAM perlu mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk disampaikan ke penegak hukum. 

"Kami datang ke Komnas HAM (terkait) proses hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe. Menyampaikan aspirasi terkait dengan kesehatan beliau (Lukas Enembe) masih membutuhkan pengobatan," katanya di Kantor Komnas HAM, Senin (26/9/2022). 

Menurut dia, Lukas Enembe perlu mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dalam kondisi kesehatan yang buruk, Lukas Enembe membutuhkan perawatan terbaik. Dia khawatir, langkah proses hukum terhadap Lukas Enembe dapat menimbulkan ketegangan di Papua. 

"Demi kemanusiaan, mempertimbangkan dengan memperlakukan secara manusiawi. Langkah yang kemudian dapat menimbulkan konflik. Kita kalau selesaikan masalah (akan) menimbulkan persoalan baru," katanya. 

Seperti diketahui, belakangan, situasi sosial politik Papua cenderung memanas. Berbagai eskalasi kekerasan telah menggiring situasi di Papua semakin memanas. Kondisinya semakin membutuk setelah Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. 

"Kami ingin damai tenang di atas negeri kami," kata John. 

Terkait soal penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang belakangan disorot Menko Polhukam Mahfud MD karena diduga diselewengkan, dia membantah. Menurut dia, sangat keliru bila dana Otsus disebut dikorupsi. 

"Statement (soal dana Otsus), dana itu kami gunakan, disusun penggunaannya telah kami gunakan sesuai UU Otsus, dibagi sesuai dengan program dan dirasakan oleh masyarakat. Keliru disebut melakukan penyimpangan luar biasa," ungkapnya. 

Dia mengatakan, melihat adanya upaya sadar membentuk opini buruk terhadap Lukas Enembe dan Papua. 

"Saya lihat upaya sadar mungkin ingin membentuk opini, Papua membangun Tanah Papua. Perubahan bisa terjadi 30 tahun lalu, ada perubahan terjadi, fisik. Itu dilahap habis dari mana bangun di Papua," ungkapnya.