AKURAT.CO Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dampak efisiensi anggaran pemerintah tidak seburuk yang dikhawatirkan oleh publik.
Meski diakui Luhut isunya menjadi lebar kesana-sini, namun menurutnya pemerintah saat ini sedang memperbaikinya secara bertahap.
"Yaitu mungkin ada kita kurang, tapi sekarang sudah kita perbaikin bertahap semua. Saya kira tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang," tegasnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, 100.000 PNS Vietnam Nganggur
Luhut menambahkan, terkait program makan bergizi gratis atau MBG, memang diakuinya belum terlalu bagus penyerapannya.
Akan tetapi ia meyakini masalah itu bisa diatasi. Apalagi program ini baru pertama kali dijalankan oleh pemerintah.
"Tadi kita terpikir sekarang langsung ke sekolah-sekolah daerah itu sehingga juga lebih cepat," imbuhnya.
Luhut juga menekankan diperlukan adanya audit dan tolak ukur agar seluruh proses implementasi program makan bergizi gratis bisa terkontrol.
"Tapi tentu harus kita audit. Measurement nya harus ada. Sehingga dengan begitu bisa kita kontrol prosesnya," tukas Luhut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 6Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya
- 10KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN, Dalami Alur Setoran hingga Pusat









