OJK Tegaskan Indonesia Sudah Seharusnya Jadi Pusat Keuangan Syariah

AKURAT.CO Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara menegaskan bahwa sudah seharusnya Indonesia menjadi pusat keuangan syariah.

“Indonesia memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat tinggi,” katanya dalam webinar Menggenjot Akselerasi Keuangan Syariah di Kalangan Milenial di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Tirta menjabarkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dimana sebesar 87% atau sekitar 230 juta penduduk adalah pemeluk agama Islam. Dengan jumlah ini Indonesia seharusnya bisa lebih mendalami Syariah Islam.

“Merupakan potensial customer yang sangat besar bagi ekonomi dan keuangan syariah,” lanjutnya.

Tirta juga mengakui bahwa sektor keuangan syariah memang terus tumbuh dan berkembang.

Namun, tentu saja pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja industri perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah dan juga pasar modal syariah yang terus-menerus memainkan peranan yang sangat strategis meskipun di masa pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan data OJK, hingga Maret 2021 total aset keuangan syariah tidak termasuk saham Syariah telah mencapai Rp1.863 triliun atau sekitar 10% dari total aset industri keuangan yaitu dari perbankan syariah.

“Itu market share 6,4% dari yang non Bank Syariahnya 4,4% dan yang pasar modal syariahnya cukup tinggi yaitu 17,3%,” ungkapnya.

Lebih lanjut, penerbitan masterplan ekonomi keuangan syariah Indonesia tahun 2019-2024 oleh Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS juga merupakan sebuah tonggak penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dengan segenap potensi ini OJK berharap industri keuangan syariah dapat berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya juga di masa pandemi ini.

Sekadar informasi, dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Kehadiran cetak biru tersebut sebagai pendukung pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. 

“Cetak Biru ini berperan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini. Cetak biru ini disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, di antaranya asosiasi kelembagaan/profesi serta akademisi,” kata Ketua  Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya Selasa (25/5/2021).

Menurut Wimboh, ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa perlu disusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Alasan- alasan tersebut adalah:

Pertama, transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai; Kedua, implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; 

Ketiga, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia saat ini masih tinggi; Keempat, dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia; 

Kelima, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas; Keenam, industri sektor jasa keuangan mengelola dana masyarakat sebesar Rp23.234 triliun (per Desember 2020); 

Ketujuh, aspek perlindungan konsumen yang perlu diperkuat dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten; dan "Kedelapan, sampai saat ini kita belum memiliki Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan," papar Wimboh.[]