Libatkan Kementerian Dan Pemda Terkait, Bappenas Dorong Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

AKURAT.CO Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) menggelar Rapat Tingkat Menteri untuk membahas finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP).

Finalisasi RIDPN/ITMP tersebut dilaksanakan di Gedung Bappenas yang membahas pentingnya program pengembangan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan (P3TB), kerja sama dengan Bank Dunia dan dukungan APBN.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pentingnya integrasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan destinasi wisata nasional.

“Ketika sudah dibuat rencana induk ini, daerah harus terlibat dan menyiapkan implementasinya, saya ingin ingatkan pada daerah bahwa aset pariwisata adalah aset kita semua, rencana induk yang sudah bagus ini, harus diikuti cara kita mengoperasikan rencana induk ini di level daerah,” kata Suharso yang dikutip dari rilis, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga: Temui Tokoh Adat Di Jayapura, Ganjar Diangkat Jadi Keluarga Hingga Didoakan Presiden 2024

Menurut Suharso, proses penyusunan RIDPN/ITMP ini harus melibatkan analisis yang mendalam, dari permintaan pasar hingga Unique Selling Point (USP) dan keunggulan setiap destinasi pariwisata.

“Ini untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan, akses jalan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan iklim investasi di sektor pariwisata,” ucap Suharso.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf, Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa percepatan penetapan RIDPN/ITMP menjadi Perpres (Peraturan Presiden) sebagai akselerasi pembangunan destinasi pariwisata berkualitas.

“Pembangunan ini diarahkan dengan mengadopsi prinsip framework Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) dengan fokus pada integrasi rantai pasok, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ungkap Sandiaga Uno.

Baca Juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi Dicecar Penyidik KPK Terkait Izin Usaha PT Tukad Mas

Selain itu, Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto juga akan menyoroti peran Kementerian Agraria dan Pertanahan/BPN untuk memastikan kepastian hukum dan tata ruang yang sesuai untuk pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Sehingga dengan kerja sama yang dilakukan oleh berbagai kementerian tersebut, diharapkan dapat membuat pariwisata berkelanjutan menjadi fondasi 10 destinasi pariwisata prioritas.[]