Pengamat Properti: Rumah Subsidi di Indonesia Harus Diperhatikan oleh Pemerintah

AKURAT.CO CEO Property Watch (IPW), Ali Tranghanda mengatakan rumah subsidi atau Public Housing di Indonesia sebagian besar dialihkan ke pihak swasta. Dirinya menjelaskan umum nya di negara lain pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan rumah subsidi atau public housing. Namun, menurutnya di Indonesia rumah subsidi kebanyakan dipegang oleh pihak swasta.

“Soal Public Housing, yang mana negara public housing itu secara umum pemerintah harus memiliki kontribusi yang besar dalam suplainya, yang terjadi di Indonesia itu engga. Sebagian besar malah swasta yang disuruh untuk membangun,” ungkap Ali Tranghanda dalam webinar "Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga" di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022).

Menurut Ali, rumah subsidi yang dipegang atau diserahkan ke pihak swasta akan memiliki banyak unsur profit di dalamnya. Lebih jelas jika tidak memiliki keuntungan makan rumah subsidi tersebut tidak akan dibangun.

“Kalau kita bicara soal public housing, kalau kemudian diserahkan ke swasta itu ada unsur profit disitu. Pembangunan kalau ngga ada untung itu ngga mau dibangun, beda dengan rumah komersial,” jelas Ali.

Lebih lanjut, menurut Ali, Perumnas dan BUMN kurang memperhatikan rumah subsidi sehingga supply untuk perumahan subsidi terganggu.

“Perumnas dan BUMN itu malah fokus ke rumah komersial, harusnya mereka dukung public housing yang saat ini diserahkan ke swasta. Kita harus dorong Perumnas dan BUMN itu ikut bangun rumah subsidi,” terang Ali.

Ali juga mengeluhkan soal ketersediaan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah. Menurutnya, kepemilikan bank tanah oleh Pemerintah sangat penting untuk menjamin harga tanah dalam proses pembangunan rumah subsidi.

“Supply-nya soal public housing itu ketersediaan tanah, pemerintah itu ngga punya bank tanah. Bank tanah itu penting, diharapkan ada bank tanah untuk menjamin harga tanah guna pembangunan rumah subsidi. Kalau ngga ada jaminan, itu tanahnya masuk ke market mechanism sesuai dengan permintaan. FLPP itu ngga akan sanggup untuk mengejar,” tegas Ali. []