Harga Properti yang Melambung REI Berikan Solusi Bagi Masyarakat yang Ingin Memiliki Rumah

AKURAT.CO Mengacu kepada hasil riset yang dilakukan Katadata Insight Center, harga tanah menjadi hambatan utama dalam penambahan pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ditambah lagi dengan kemampuan daya beli MBR yang selalu tertinggal dari kenaikan harga lahan dan bangunan yang kian melambung.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Moerod menyampaikan bahwasanya saat ini pihaknya sedang menginisiasi program untuk memudahkan masyarakat tertuma bagi para pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni khususnya apartemen dengan cara menyewa kemudian memiliki (rent to own).

Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi target yang sudah ditetapkan oleh presiden Jokowi dalam program sejuta rumah rakyat.

“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right track, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih positif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Moerod.

Lebih lanjut Moderod merinci total rumah komersil yang telah terjual oleh REI selama tahun 2020-2-22 sudah terjual sebanyak 94.043 unit dan menyisakan 88.319 unit belum terjual.

"Kemudian pendataan rumah komersial melalui Sikumbang PPDPP lebih gencar dilakukan pasca penerapan PMK 103/2021 sejak Agustus 2021 lalu, dimana hal tersebut bertujuan untuk mendata penyerapan insentif PPNDTP, menurut data yang kami peroleh sudah ada 5 provinsi penjualan terbanyak selama tahun 2021 lalu diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah," ucapnya.

Sedangkan untuk Kontribusi REI, Apersi, Himperra, lanjutnya, dalam produksi Rumah Subsidi mencapai 89,46 persen atau sekitar 574.219 unit di tahun 2021, dan 88,23 persen atau sekitar 81.609 unit di tahun 2022.

Sebagai Informasi, Data Kementerian PUPR memperlihatkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 yang menyatakan hanya 59,5% keluarga menghuni rumah yang layak, sementara sisanya adalah rumah tidak layak huni.[]