3 Saksi Korupsi Satelit Kemhan Dicegah ke Luar Negeri

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencegah tiga orang pergi ke luar negeri. Ketiganya adalah SCW mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK), AW Presiden Direktur DNK dan seorang WNA berinisial TAVDH.

"Keputusan (pencegahan) dikeluarkan sejak 18 Februari 2022, berlaku selama 6 bulan kedepan,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (22/2/2022).

SCW, AW dan TAVDH saat ini berstatus saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur di Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021.

Leonard menjelaskan pencekalan yang suratnya dimohonkan Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung terhadap ketiga saksi dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. 

"Demi kepentingan untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pemeriksaan guna menggali informasi terkait perkara dimaksud dari ketiga orang tersebut dan, apabila suatu saat dilakukan pemanggilan, ketiganya tetap berada di Indonesia," katanya.

Diketahui PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

Kasus dugaan korupsi yang disidik Kejagung berawal pada tahun 2015 sampai dengan 2021 ketika Kemenhan melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT. Ini merupakan bagian dari Program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemhan, antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

Saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kemhan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu tidak perlu dilakukan.[]