Samakan Homoseksual dengan Inses, Sekolah Kristen Australia Minta OrangTua Tanda Tangani Kontrak Pengeluaran Murid Gay

AKURAT.CO  Sebuah sekolah Kristen di kota Brisbane, Australia, memicu kemarahan usai mengharuskan para orang tua untuk menandatangani kontrak pendaftaran yang mengucilkan kaum gay. 

Dilaporkan dalam kontrak itu, sekolah menganggap homoseksualitas sebagai dosa dan memasukkannya ke dalam daftar perilaku 'tidak bermoral' bersama dengan pedofilia, inses, hingga bestiality (hubungan seksual dengan hewan). Kemudian dari dokumen tersebut, tertera bahwa siswa bisa dikeluarkan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, atau aktivitas seksualnya. 

"Kami percaya bahwa segala bentuk perilaku seksual yang imoral, (yang tidak terbatas pada perzinahan, percabulan, tindakan homoseksual, tindakan biseksual, bestiality, inses, pedofilia dan pornografi), adalah dosa dan menyinggung Tuhan,  merusak hubungan manusia dan masyarakat," isi dokumen yang  tertera ada kontrak pendaftaran dari sekolah.

Kontrak itu juga mengatakan bahwa pendaftaran sekolah hanya ditujukan untuk siswa dengan gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka.

Dalam kontrak itu, pihak sekolah menambahkan bahwa mereka akan memiliki hak untuk mengeluarkan siswa yang tidak lagi mematuhi ajaran doktrinal College termasuk yang berkaitan dengan seks biologis.

Seperti diwartakan afiliasi CNN, 7 News, sekolah yang tengah jadi kontroversi itu adalah Citipointe Christian College. Mereka mengirimkan kontrak baru pendaftaran tersebut kepada para orang tua pada Jumat (28/1), menjelang tahun ajaran baru. Menurut situs webnya, sekolah ini adalah salah satu sekolah independen terbesar di Queensland, yang mengajar sekitar 1.700 anak dari pendidikan dasar hingga menengah.

Usai merilis kontrak barunya, Citipointe pun langsung jadi target kecaman dengan warga berbondong-bondong menyuarakan protesnya terhadap sekolah Kristen tersebut. Hingga kini, petisi untuk kontrak itu, yang dibuat di laman Change.org  sudah berhasil mendulang lebih dari 100 ribu tanda tangan.

Dalam petisinya, warga yang tak sependapat menuduh Citipointe secara terbuka mendiskriminasi para siswa dengan status queer dan trans. Mereka juga tegas mendesak sekolah untuk mencabut kontrak tersebut.

"Tanda tangani petisi untuk menunjukkan kepada Citipointe bahwa kami tidak akan mendukung transfobia dan homofobia yang begitu mencolok," tulis Bethany Lau, yang membuat petisi. 

Di sisi lain, pihak sekolah memutuskan untuk tetap berpegang pada isi kontrak. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut bahwa ajaran dan operasi sekolah didasarkan pada keyakinan agama dari Jaringan Gereja Internasional, yang menyatakan bahwa pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan hanyalah antara pria dan wanita, yang mana tidak membedakan antara gender dan seks biologis.

Pendeta Brian Mulheran, selaku kepala sekolah, juga telah mengatakan bahwa Citipointe akan selalu memegang teguh keyakinan tersebut.

"Kami selalu memegang keyakinan Kristen ini dan kami telah berusaha untuk bersikap adil dan transparan di komunitas kami dengan menjelaskannya dalam kontrak pendaftaran."

"Kami berusaha untuk mempertahankan etos Kristen kami dan memberikan hak kepada orang tua dan siswa untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang apakah mereka dapat mendukung dan merangkul pendekatan kami terhadap pendidikan Kristen."

"Citipointe tidak menilai siswa berdasarkan seksualitas atau identitas gender mereka dan kami tidak akan membuat keputusan tentang pendaftaran mereka di College hanya atas dasar itu," kata Mulheran mengatakan dalam sebuah pernyataan.

CNN telah menghubungi Citipointe untuk memberikan komentar lebih lanjut. Namun, hingga kini, belum ada laporan soal tanggapan atas masalah ini.

Menteri Pendidikan Queensland Grace Grace, sementara itu, telah mengungkap keprihatinannya. Grace, yang memiliki anak bergender non-biner, menganggap isi kontrak Citipointe 'sangat menyedihkan'.

"Melihat hal ini bisa terjadi di zaman sekarang sebenarnya cukup sulit dipercaya," kata Grace, sembari menambahkan bahwa masalah kontrak Citipointe telah dirujuk ke Badan Akreditasi Sekolah Swasta, yang rencananya akan meninjau keluhan tentang sekolah pada hari Kamis (3/2).

Menyusul itu, komisi Hak Asasi Manusia Queensland ikut menyatakan protesnya terhadap sekolah. Menurut komisi, Undang-Undang Anti-Diskriminasi Queensland jelas mencegah sekolah mendiskriminasi siswa berdasarkan seksualitas atau identitas gender mereka.

"Sekolah-sekolah di negara bagian diperbolahkan beroperasi sebagai sekolah dengan jenis kelamin tunggal atau sekolah agama, tetapi undang-undang tidak mengizinkan sekolah  menolak pendaftaran berdasarkan identitas gender atau seksualitas."

"Kebijakan sekolah yang mengharuskan anak muda trans atau bergender beragama untuk diperlakukan berdasarkan jenis kelamin mereka saat lahir, atau yang mengharuskan anak muda untuk menyembunyikan atau menyangkal seksualitas mereka, kemungkinan merupakan diskriminasi yang melanggar hukum."

"Di bahwa undang-undang diskriminasi, sekolah tidak bisa melakukan tugas mereka dengan meminta orang tua atau siswa untuk menyetujui persyaratan yang diskriminatif," kata komisi itu dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah federal Australia telah mengusulkan undang-undang baru yang katanya akan melindungi warga negara dari diskriminasi atas dasar keyakinan atau aktivitas agama. Ini sama seperti undang-undang yang saat ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, disabilitas, dan usia.

Sementara itu, RUU Diskriminasi Agama hingga kini masih digodok DPR, dengan ribuan pihak yang berkepentingan telah menyampaikan pandangan mereka.