5 Fakta Terbaru Taliban yang Kini Kuasai Afganistan, Dambakan 'Sistem Islam Sejati'

AKURAT.CO Taliban telah menggegerkan dunia lantaran mampu menumbangkan pemerintahan Afganistan hanya dalam tempo singkat. Kelompok tersebut berhasil merebut ibu kota Afganistan pada Minggu (15/8). Sementara itu, Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negaranya sendiri.

Padahal, sudah 2 dekade AS bersusah payah dan rela menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pemerintah Afganistan melindungi kekuasaannya dari Taliban. Tak tanggung-tanggung, seluruh peralatan perang yang disiapkan AS untuk militer Afganistan justru menjadi senjata makan tuan lantaran telah disita oleh Taliban. Lantas, seperti apa sepak terjang kelompok militan ini?

Dihimpun AKURAT.CO dari berbagai sumber, ini 5 fakta terbaru Taliban yang bersiap menjadi rezim baru Afganistan.

1. Didukung lalu dihancurkan AS

Taliban, yang berarti 'siswa' dalam bahasa Pashto, lahir pada tahun 1994 di sekitar kota Kandahar, Afganistan selatan. Kelompok ini merupakan salah satu faksi yang berperang dalam perang saudara demi menguasai negara usai penarikan Uni Soviet dan lengsernya pemerintahan berikutnya.

Awalnya, kelompok ini merekrut pejuang yang disebut 'mujahidin'. Dengan dukungan Amerika Serikat (AS), mereka memukul mundur pasukan Uni Soviet pada 1980an. Dalam waktu 2 tahun, Taliban telah memperoleh kendali tunggal atas sebagian besar negara. Mereka juga mendeklarasikan Emirat Islam Afganistan pada 1996 dengan interpretasi hukum Islam yang keras. Kelompok mujahidin lainnya lantas mundur ke utara negara tersebut.

Setelah serangan 11 September oleh al-Qaeda di Negeri Paman Sam, pasukan yang dipimpin AS meluluhlantakkan Kabul pada November dengan serangan udara. Taliban lantas melebur ke daerah-daerah terpencil dan memulai pemberontakan selama 20 tahun melawan pemerintah Afganistan dan aliansi Baratnya.

Pendiri sekaligus pemimpin asli Taliban adalah Mullah Mohammed Omar. Ia bersembunyi setelah Taliban digulingkan. Karena keberadaannya begitu rahasia, kematiannya pada 2013 baru terungkap 2 tahun kemudian. 

2. Mendambakan 'sistem Islam sejati'

Selama berkuasa pada 1996-2001, Taliban menerapkan hukum syariat yang ketat. Kebanyakan perempuan dilarang bekerja atau belajar dan dikurung di rumah, kecuali didampingin oleh wali lelaki. Eksekusi publik dan hukuman cambuk pun jadi tontonan lazim. Film dan buku Barat dilarang, sedangkan artefak budaya yang dianggap penistaan Islam dihancurkan.

Lawannya dan negara-negara Barat pun menuduh Taliban ingin ke gaya pemerintahan ini di wilayah yang sudah didudukinya. Namun, tudingan tersebut dibantah mereka.

Pada awal tahun ini, Taliban mengungkapkan bahwa mereka menginginkan 'sistem Islam sejati' bagi Afganistan agar ketentuan hak-hak perempuan dan minoritas sejalan dengan tradisi budaya dan aturan agama. Meski begitu, ada tanda-tanda bahwa kelompok ini mulai melarang perempuan bekerja di sejumlah wilayah.

3. Berjaya ketika AS mulai menarik pasukannya

Invasi koalisi militer yang dipimpin oleh AS setelah serangan 9/11 sempat membuat Taliban terpuruk. Namun, terlepas dari banyaknya jumlah pasukan asing, kelompok ini perlahan-lahan bangkit dan memperluas pengaruhnya di Afganistan. Terjadi banyak serangan Taliban di Kabul dan pada September 2012 mereka melancarkan serangan ganas di markas Bastion Camp NATO.

Perundingan perdamaian yang panjang pun mencapai puncaknya dalam kesepakatan damai AS-Taliban pada Februari 2020. Namun, setelah itu, mereka tampaknya mengubah taktiknya dari serangan kompleks di perkotaan dan pos-pos militer menjadi gelombang pembunuhan untuk meneror warga sipil Afganistan.

Mereka lantas mendapat momentum ketika Presiden Joe Biden mengumumkan pada April 2021 bahwa seluruh pasukan AS akan meninggalkan negara itu pada 11 September. Bahkan, penarikan ini dipercepat menjadi 31 Agustus. Taliban kemudian mulai merebut sebagian besar wilayah hingga akhirnya berhasil menduduki istana negara di Kabul pada Minggu (15/8). Sementara itu, presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri.

4. Janji menghormati hak perempuan

Jatuhnya pemerintahan Afganistan ke tangan Taliban menimbulkan ketakutan serius, terutama bagi kaum Hawa. Pasalnya, di bawah rezim Taliban terdahulu, perempuan dilarang bersekolah, dilarang tampil di depan umum tanpa menutup seluruh tubuh, dan dilarang bepergian tanpa didampingi lelaki. Mereka yang melanggarnya pun terancam hukuman cambuk di depan umum dan eksekusi.

Kali ini, Taliban telah mengklaim bahwa undang-undang mereka akan memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Menurut Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada bulan Mei, tujuannya agar perempuan dapat berkontribusi pada negara dalam lingkungan yang damai dan terlindungi.

Di sisi lain, sekelompok wanita di Zaranj, ibu kota provinsi Nimroz yang pertama jatuh ke tangan Taliban setelah pasukan AS mulai menarik diri dari Afganistan, mengungkapkan ketakutan mereka akan masa depan. Mereka khawatir tak ada hak pendidikan, hak untuk mengajar, dan hak untuk bekerja bagi perempuan. Mereka juga mengaku khawatir wanita dan anak gadis akan dipaksa menikahi anggota kelompok militan.

Namun, juru bicara Taliban menyebutnya sebagai propaganda sampah. Ia menampik bahwa perempuan akan dipaksa menikah.

5. Berisiko jadi 'negara paria'

Hanya 4 negara yang mengakui pemerintahan Taliban saat berkuasa, yaitu Pakistan, Turkmenistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebaliknya, sebagian besar negara lainnya, begitu juga PBB, justru mengakui kelompok yang memegang provinsi-provinsi di utara Kabul sebagai pemerintah transisi.

AS dan PBB juga memberlakukan sanksi terhadap Taliban. Sementara itu, sebagian besar negara menunjukkan keengganan mengakui kelompok itu secara diplomatis. Menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada awal bulan ini, Afganistan berisiko menjadi negara paria jika Taliban mengambil alih kekuasaan dan melakukan kekejaman.

Di sisi lain, negara-negara lain seperti China mulai memberi sinyal dengan hati-hati bahwa mereka mungkin akan mengakui Taliban sebagai rezim yang sah.

Di bawah kekuasaan Taliban, negara tersebut akan menggunakan nama resmi Emirat Islam Afganistan. Negosiator Taliban pun bersiap membahas transfer kekuasaan. Namun, masih belum jelas kapan transfer itu akan dilakukan dan siapa dari pihak Taliban yang akan bernegosiasi.[]