Ganjar Optimis Mafia Tanah Hilang Dan Konflik Lahan Berkurang

AKURAT.CO Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta, me-launching Surakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah di Balai Kota Surakarta.
Ganjar Pranowo me-launching Surakarta Kota Lengkap yang dilakukan pada Rabu (10/5/2023) tersebut, dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming.
Kota Lengkap merupakan daerah dengan sejumlah kriteria, seperti adanya pemetaan dari tingkar desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Dari kriteria itu, Kota Lengkap juga harus terdaftar secara tekstual dan yuridis.
Dengan kata lain, Kota Lengkap yaitu daerah yang tidak ada tumpang tindih dari bidang satu tanah dengan lainnya. Kemudian, buku tanah atau surat ukur bidang tanah yang diukur bisa diunduh secara elektronik dan akurat.
"Untuk langkah pertama mudah-mudahan bisa menjadikan contoh. Tadi saya sampaikan pada Pak Menteri juga bahwa kalau ciri-ciri kota biasanya jumlahnya tidak banyak," ujar Ganjar usai launching Kota Lengkap.
Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan 836 ribu sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sekitar 81 persen dari target 1.032.000 sertifikat.
Ganjar pun terus berupaya menuntaskan PTSL dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghilangkan mafia tanah dan konflik lahan maupun sengketa lahan yang kerap kali terjadi.
"Maka triggernya bisa dilakukan dengan sedikit memberikan effort untuk mengajak masyarakat, membantu mendata, sehingga PTSL bisa dilakukan," ucap Ganjar.
Ganjar meyakini, dengan dijadikannya Kota Surakarta sebagai Kota Lengkap, daerah-daerah lain dapat mereplikasi program yang dijalankan Pemkot Surakarta.
Sehingga iklim investasi di Jawa Tengah bisa semakin membaik dan permasalahan konflik dan sengketa lahan di masyarakat bisa terselesaikan.
"Mudah-mudahan nanti makin manfaat karena seluruh akses pendataan terkait tanah menjadi sangat bisa mendapatkan manfaat, apa untuk kredit, untuk usaha, untuk investasi yang lebih besar lagi ya dan memastikan apa yang dimiliki benar atau legal ya," tutur Ganjar. []
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 3Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 4Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 5Timnas Indonesia U-17 Putri Selangkah Lagi ke Piala Asia 2027, Anya Gabriella Ingatkan Laga Krusial
- 6India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 7Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 8Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ini Lengkap dengan Live Streaming, Ada Persib vs Dewa United
- 9Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi
- 10Pertemuan Prabowo dan El-Sisi Hasilkan Empat Kesepakatan Kerja Sama, Mulai Statistik hingga Kelautan




